.png)
.png "TIGA DARA")
Medan, (Mitra Desa) Jumat, 17 Oktober 2025 -Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Prioritas Pembangunan Nasional di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jumat (17/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk meninjau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan keempat RPJMN 2025–2029 yaitu Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.
Tim Bappenas dipimpin oleh Tanti Dian Ruhama, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Regulasi, bersama tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dikoordinir oleh Deddy Edward, Kepala Subdirektorat Program Pemasyarakatan dan Kerangka Pendanaan.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Aula Lapas Kelas I Medan dengan Plh. Kepala Lapas Kelas I Medan, Nurma Yuliati, bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Medan, meliputi Rutan Kelas I Medan, Bapas Kelas I Medan, Lapas Perempuan Medan, dan Rutan Perempuan Medan.
Dalam sambutannya, Plh. Kalapas Kelas I Medan Nurma Yuliati menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Bappenas dan Ditjen Pemasyarakatan dalam kegiatan ini.
“Kegiatan Monev ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, serta mendorong peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan,” ujarnya.
Sementara itu, Tanti Dian Ruhama menjelaskan bahwa pelaksanaan Monev bertujuan untuk melihat langsung implementasi kebijakan pemasyarakatan di daerah, terutama dalam hal penanganan overkapasitas hunian, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, serta permasalahan overstaying yang masih menjadi perhatian di beberapa Lapas dan Rutan di Medan.
“Kami ingin memastikan agar berbagai tantangan seperti overkapasitas dan overstaying dapat ditangani melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga fungsi pemasyarakatan dapat berjalan optimal dan berkeadilan,” ungkap Tanti.
Koordinator dari Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Edward, turut menambahkan bahwa hasil Monev ini akan menjadi bahan penting dalam perumusan arah kebijakan dan penguatan program pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program pemasyarakatan mampu menjawab tantangan aktual seperti overkapasitas, overstaying, dan peningkatan kualitas pembinaan,” terang Deddy.
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi strategis berbasis data dan kondisi faktual lapangan yang dapat memperkuat kolaborasi antara Bappenas dan Ditjen Pemasyarakatan, dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Puput)